Sidang Penggelapan Sertifikat Oleh Mantan Caleg Di Blitar DiWarnai Aksi Protes LP-KPK

Protes Sejumlah anggota Komnas LP-KPK Di Temui Humas PN Blitar

Blitar JTV Matarman :  Pengadilan Negeri (PN) Blitar kembali menyidangkan kasus penggelapan sertifikat tanah dengan terdakwa Misyiadi (47), mantan caleg , warga Desa Serang Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar, Selasa (23/2/2021).

Sidang dengan agenda mendengarkan saksi  meringankan terdakwa, namun para saksi  itu tidak hadir. Sehingga sidang berlangsung singkat dan sidang akan di gelar kembali minggu depan melalui virtual.

Digelarnya sidang berlangsung singkat ini menui protes dari Komisi Nasional Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (KOMNAS LPKPK)  Blitar, selaku pendamping korban.  Komnas LP – KPK menuding pengadilan terkesan berbelit – belit kurang transparan tidak memberitahu pelaksanaan sidang digelar padahal sudah berjam – jam lama  menunggu.

 “ Saya Kecewa dengan pengadilan yang menyidangkan kasus ini, kita tidak tau pelaksanaan sidangnya, tau – tau sudah selesai menurut petugas  di PN Blitar.” Kata Haryono,SH,MH Ketua Komnas LP – KPK Blitar.

Lanjut Haryono, Pihaknya akan terus mengawal kasus penggelapan sertifikat yang menyeret terdakwa mantan caleg ini. Kami semata  mata hanya memperjuangkan rasa keadilan masyarakat.  “ Kasus terdakwa ini sudah lama dilaporkan baru 5 Januari 2021 terdakwa di tahan oleh kepolisian dan kasus disidangkan. Ini harus kita kawal hingga kasus ini tuntas ” Ucap Haryono.

Komnas LP=KPK Mengawal Sidang Kasus Dugaan Penggekapan Sertifikat Di PN Blitar

Sementara itu Humas PN Blitar Mulyadi Ariwibowo,SH  yang menemui LP-KPKmengatakan pengadilan selalu terbuka tidak akan menutup nutupi jalannya  sidang terbuka untuk umum. Dirinya mengganggap bahwa hal tersebut ada mis komunikasi ,” Kami mohon  ma’af, tidak ada faktor nilap ( diam – diam) dalam persidangan dan silahkan sidang berikutnya diikuti dan beri tau , biar petugas nanti memberi tau agar  tidak terjadi mis komunikasi lagi.” Jelasnya.

Perlu diketahui bahwa kasus dugaan penggelapan sertifikat ini terjadi sejak tahun 2011 ada program dari pemerintah. Waktu itu terdakwa sebagai ketua panitia pengurusan sertifikat tana gratis tersebut. Begitu sertifikat tanah jadi korban Slamet (67 th) warga desa Serang belum sempat mengambil , tau – tau di agunkan ke Bank oleh terdakwa dan tidak diangsur. Akhirnya korban melapor ke Polisi dan disidangkan di PN Blitar  dan terdakwa dijerat dengan pasal 372 KUHP tentang penggelapan.(As)