Imigrasi Blitar, Sapu Bersih Calo Menuju Wilayah Bebas Korupsi

Blitar – Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas II Blitar ditetapkan sebagai Kanim zona integritas menuju wilayah bebas korupsi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Untuk mencapai wilayah bebas korupsi, Kanim Blitar harus berinovasi meningkatkan untuk pelayanan terhadap masyarakat yang bersih dari korupsi.

“Ada lima Kanim diseluruh Indonesia yang ditetapkan sebagai zona integritas menuju wilayah bebas korupsi. Salah satunya Kanim Kelas II Blitar,” kata Kepala Kanim Kelas II Blitar, M Akram, saat mendeklarasikan zona integritas menuju kawasan bebas korupsi, Rabu (18/4/2018).

Akram mengatakan untuk menuju zona integritas, Kanim Blitar harus benar-benar bebas dari korupsi. Selain itu, Kanim Blitar juga harus berinovasi untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Sejak awal 2018 ini, Kanim Blitar sudah melakukan beberapa inovasi untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

Awal 2018, Kanim Blitar meluncurkan program mobile unit. Mobile unit ini merupakan pelayanan pengurusan paspor dengan mendatangi lagi pemohon ke rumah. Warga yang sedang sakit dan penyandang disabilitas bisa mengurus paspor hanya lewat pesan WhatsApp (WA). Mereka tidak perlu datang langsung ke Kanim untuk mengurus paspor.

Alat tersebut berupa koper berukuran lumayan besar. Di dalamnya berisi kamera, alat sidik jari, dan laptop. Saat ada warga sedang sakit dan penyandang disabilitas akan mengurus paspor, petugas akan mendatanginya ke rumah dengan membawa alat itu. Harga satu unit alat itu sekitar Rp 300 juta.

Lalu, Kanim Kelas II B Blitar mengunakan aplikasi QR Code untuk memeriksa data warga negara asing (WNA) mulai tahun ini. Dengan aplikasi itu petugas lebih mudah mengecek data para WNA yang tinggal di Blitar.

Tak hanya itu, kata Akram, mulai awal Maret 2018, Kanim Blitar juga sudah menerapkan cara pengambilan paspor menggunakan barcode. Sistem itu mempermudah dan mempercepat pengambilan paspor karena secara otomatis. Masyarakat yang akan mengambil paspor cukup melakukan scan tanda bukti pembayaran di mesin pembaca barcode yg ada di pintu masuk ruang tunggu.

Tanda bukti itu sekaligus sebagai nomor antrean pengambilan paspor, maka secara otomatis akan terkirim ke komputer petugas serah paspor. Dengan begitu petugas dapat segera menyiapkan paspor sebelum pengambil tiba di loket.

“Itu beberapa inovasi soal pelayanan masyarakat yang sudah kami kembangkan mulai tahun ini,” katanya Akram.

Sedangkan untuk memberantas calo dan praktik pungutan liar (pungli), Kanim membentuk satgas. Satgas ini bertugas keliling di kawasan kantor untuk memberantas calo. Selain itu, Kanim juga memberi penghargaan ke masyarakat yang memberikan informasi soal calo. Masyarakat yang menemukan calo dan melaporkan ke petugas akan dibebaskan biaya pengurusan paspor. “Kami minta dukungan masyarakat untuk mewujudkan Kanim Blitar menjadi zona integritas menuju wilayah bebas korupsi,” kata Akram. (Gilang/Moch.Asrofi)

Tinggalkan Balasan