HUKUMAN REHABILITASI EFEKTIF DAN EFISIEN

Oleh: DR. H. Anang Iskandar, S.Ik,SH,MH.

Terhadap perkara
guna dan pecandu rehabilitasi lebih effektif dan effisien dibanding hukuman penjara. Hukuman rehabilitasi mulai exsis setelah Presiden Amerika Nixon gagal memenangkan perang melawan narkotika karena menggunakan metode memenjarakan semua yang terlibat masalah narkotika tidak saja para pengedar (drug trafficker) tetapi juga penyalah guna (drug user) dan pecandu (drug addiction).

Kegagalan menggunakan metode perang tersebut menyebabkan hukuman penjara terhadap penyalah guna dan pecandu yang tercantum dalam konvesi tunggal narkotika 1961 diamandemen oleh peserta konvensi dengan protokol 1971 dengan alternatif hukuman berupa rehabilitasi.

Konvensi yang telah diamandemen ini diadobsi menjadi undang undang no 8 tahun 1976 yang kemudian menjadi dasar dibuatnya undang undang narkotika kita dimana pendekatan rehabilitasi berbasis keluarga dengan ancaman pidana bagi orang tua yang mengetahui anaknya menjadi pecandu narkotika tidak melaporkan agar sembuh (pasal 128) dan wajib lapor pecandu yang dianut oleh undang undang narkotika kita merupakan pendekatan paling rasional dalam menangani masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia.

Dengan mewajibkan orang tua untuk merehabilitasi keluarganya yang terlibat penyalahgunaan maka dapat dipastikan akan lebih tinggi tingkat kesembuhannya dari pada pendekatan penegakan hukum dengan memenjarakan mereka.

Konsep wajib lapor tersebut diatas membutuhkan jaminan rasa aman berupa tidak dihukum penjara. Jaminan rasa aman itu sesungguhnya telah ada dalam undang undang no 35 tahun 2009 tentang narkotika, bahwa penyalah guna dijamin direhabilitasi, kalau sudah jadi pecandu wajib menjalani rehabilitasi (pasal 54) namun implementasinya dari jaminan undang tersebut tidak dilaksanakan sehingga menjadi kendala bagi konsep wajib lapor.

Kenapa demikian ? Karena penyalah narkotika itu tergolong domestic crime yang penanganannya lebih mengutamakan peran keluarga dari pada institusi lain, berbekal dengan parenting skill dalam merehabilitasi penyalah guna dan pecandu maka orang tua dapat lebih cepat dan terukur dalam merehabilitasi keluarganya yang terlibat masalah penyalahgunaan narkotika

Biaya merehabilitasi sangat effisien, dapat dilaksanakan dirumah, pondok pondok pesantren, biayanya tidak besar, cenderung sangat murah dalam merehabilitasi penyalah guna dan pecandu narkotika, dan dibebankan orang tua sebagai kewajiban moral, pelaksanaan rehabilitasinya bersifat simple, tidak perlu rawat inap dirumah sakit menggunakan pendekatan conseling, kecuali kalau sudah terlalu parah perlu dilakukan perawatan dirumah sakit.

Terhadap pecandu yang telah berdampak buruk, pemerintah mewajibkan orang tua untuk lapor diri agar anaknya sembuh dari sakit adiksi narkotika (pasal 128) dengan bonus berupa biaya penyembuhan ditanggung pemerintah dan status pidanyanya diturunkan dari diancam pidana menjadi tidak dituntut pidana.

Ketentuan dalam undang undang narkotika kita yang berlaku saat ini adalah ketentuan yang paling rasional dan tidak memberatkan negara serta tidak memberatkan masarakat menyangkut pelaksanaan rehabilitasi baik biaya dan managemen rehabilitasi.

Berbeda terhadap para pengedarnya pendekatan represif yang diperluas akan lebih effektif dan effisien dari pada sekedar menghukum penjara berat, berdasarkan ketentuan yang berlaku, harta para pengedar dapat dirampas atas tindak pidana pencucian uang berasal tindak pidana narkotika dengan acara pembuktian terbalik, hasil rampasannya untuk biaya pencegahan, rehabilitasi dan penegakan hukum narkotika.

Pendekatan represif diperluas akan menghasilkan harta rampasan dari penegakan hukum terhadap para bandar narkotika. Harta rampasan ini berpotensi sangat besar sebagai sumber biaya non APBN untuk dikembalikan kemasarakat sebagai biaya pencegahan, rehabilitasi dan penegakan hukum terhadap kejahatan narkotika.

Undang undang narkotika kita juga mewadahi pendekatan represif yang diperluas guna memutus jaringan bisnis bandar narkotika agar selama bandar narkotika menjalani hukuman tidak lagi dapat mengedalikan bisnis narkotika dengan cara ditempatkan pada lembaga masarakat tertentu secara selektif sehingga tidak dapat menggunakan jaringan komunikasi bisnis narkotikanya.

Kedua pendekatan tersebut diatas tercantum dalam tujuan dibuatnya undang undang no 35 tahun 2009 tentang narkotika dalam pasal 4 yang menyatakan penyalah guna harus dicegah, dilindungi dan diselamatkan serta dijamin mendapatkan upaya rehabilitasi agar sembuh dan terhadap pengedarnya diberantas sampai ke akar akarnya.

Berdasarkan perundang undangan yang berlaku, penegakan hukum narkotika terhadap kedua sasaran tersebut penanganannya ditangani dengan menggunakan balance approach yaitu keseimbang penanganan antara menekan perkara penyalah guna dan pecandu disatu sisi dan menekan perkara pengedar disisi yang lain. Penyalah guna dan pecandu diberikan upaya paksa berupa rehabilitasi sebagai pengganti penahanan (PP 25/2011) demikian pula penjatuhan sangsinya berupa hukuman rehabilitasi sebagai pengganti penjara (pasal 103/1) sedangkan pengedarnya diberikan upaya paksa berupa penahanan dan dihukum penjara layaknya pelaku kriminal lainnya dengan pemberatan berupa tuntutan tindak pidana pencucian uang serta tindakan pemutusan jaringan bisnis narkotikanya.

Penyalah guna dan pecandu bukan kriminal murni.

Pertanyaan mendasar yang sering muncul adalah siapa penyalah guna narkotika dan siapa pula pecandu yang keduanya dijamin undang undang narkotika mendapatkan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial ?

Secara yuridis penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika secara tidak sah dan melanggar hukum (pasal 1/) Artinya menggunakan narkotika akan sah kalau atas petunjuk dokter kalau tidak ada resep dokter namanya melanggar hukum disebut penyalah guna.

Artinya penyalah guna narkotika itu bukan kriminal murni, melainkan kriminal bersarat. Kalau dalam menggunakan narkotika tidak atas petunjuk dokter maka digolongkan sebagai kriminal, kalau dalam menggunakan narkotika atas petunjut dokter, bukan sebagai kriminal.

Penyalah guna narkotika tidak mempunyai niat jahat (mens rea) dan tidak pula melakukan perbuatan jahat (actus reus), mereka dibujuk, dirayu, ditipu, diperdaya bahkan dipaksa menggunakan narkotika akhirnya kecanduan kemudian ketagihan menggunakan narkotika, karena ketagihan itu undang undang melarang dengan mengancam dengan hukuman penjara maka penyalah guna digolongkan sebagai pelaku kriminal.

Secara victimologi penyalah guna itu korban kejahatan yang perlu mendapatkan pertolongan layaknya korban kejahatan lainnya untuk mendapatkan hak hidup sehat melalui rehabilitasi.

Peran mereka sangat penting dalam membantu dan menemukan tersangka pengedarnya. Mereka korban kejahatan yang mempunyai informasi yang lengkap tentang para pengedar / penjahatnya namun karena selama ini mereka perlakukan seperti pengedar maka mereka menutup diri dan diam seribu bahasa dan tidak kooperatif dalam membantu penyidik dan penegak hukum lainnya untuk menemukan pengedarnya.

Karena penyalah guna itu termasuk kejahatan bersarat dan diancam dengan pidana ringan, tidak memenuhi sarat dilakukan penahanan (KUHAP pasal 21).

Sesuai dengan tujuan dibuatnya undang undang (pasal 4), penyidikan, penuntutan dan peradilannya harus dipisah antara perkara penyalah guna dan pengedar karena beda tujuan. Dimana tujuan penegakan hukum perkara penyalahgunaan narkotika bersifat rehabilitatif guna menjamin penyalah guna dan pecandu direhabilitasi sedangkan tujuan penegakan hukum terhadap pengedar narkotika bersifat represif luas dengan hukuman penjara dan pemberatannya.

Oleh karena itu dalam menangani perkara penyalahgunaan narkotika penegak hukum diberi kewenangan menempatkan ke lembaga rehabilitasi ( pasal 13 PP 25/2011) sesuai tingkat kewenangannya. Dan hakim secara khusus diberi kewenangan strategis untuk menghukum dengan hukuman rehabilitasi meskipun terdakwa penyalah guna yang nota bene dalam keadaan ketergantungan narkotika tersebut terbukti bersalah (pasal 103/1).

Penyalah guna narkotika tidak segera ditangani untuk mendapatkan rehabilitasi makin lama akan berkarier sebagai pecandu (pasal 1/13) penyalah guna dan dalam keadaan ketergantungan narkotika.

Secara yuridis yang menyatakan penyalah guna sebagai pecandu yang wajib menjalani rehabilitasi (pasal 54) adalah dokter ahli dengan memberikan keterangan ahli bahwa penyalah guna dinyatakan sebagai pecandu

Oleh karena peran dokter ahli berdasarkan peraturan perundang undangan narkotika sangat penting untuk menjustifikasi penyalah guna yang diancam dengan pidana maksimal 4 tahun, dijamin undang untuk mendapatkan upaya rehabilitasi, untuk mendapatkan visum et repertum / diassesmen agar penyalah guna berubah menjadi pecandu yang hukumnya wajib menjalani rehabilitasi. Dititik ini missing link mulai terjadi ditingkat penyidikan, diikuti dengan malpraktek dalam proses penuntutan dan penjatuhan hukumannya sehingga implementasinya para pecandu dihukum penjara karena secara administratif digolongkan sebagai pengedar (ditutut secara komulatif dengan pengedar).

Padahal penyalah guna dan pecandu tidak memenuhi sarat untuk ditutut jaksa penuntut umum secara alternatif maupun komulatif berdasarkan tujuan undang undang narkotika. Dan hakim dalam memutuskan perkara penyalah guna sifatnya wajib (pasal 127/2) menghukum rehabilitasi dan hukuman rehabilitasi itu sama dengan hukuman penjara, masa menjalani rehabilitasi dihitung sebagai masa menjalani hukuman (pasal 103/1/2).

Konsultasi masalah narkotika dapat dilakukan melalui wa no 08111285858

Tinggalkan Balasan