Gelar Riset KRPK Soroti Kelangkaan Obat

Blitar – Komite Rakyat Pemberantasan Korupsi (KRPK) mengadakan jumpa pers II 2018 yang di gelar di aula KRPK Kota Blitar , senin (5/11/2018). Acara ini mengambil tema Transparansi dan Akuntabilitas Rencana Kebutuhan Obat (RKO) Puskesmas dan Rumah Sakit Kota dan Kabupaten Blitar.
KRPK melakukan penelitian terkait kekosongan obat di wilayah Blitar, KRPK menegaskan hal tersebut murni bukan kesalahan penyusunan R.K.O melainkan banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi.

Beberapa hal yang disinyalir terjadinya kekosongan obat diantaranya keterlambatan datangnya obat dari distributor obat, habisnya obat, telatnya pembayaran klaim pihak BPJS kepada rumah sakit yang jumlahnya miliyaran rupiah, dan kesalahan dan ketidak akuratan dalam penyusunan R.K.O dalam skala nasional.

Muhammad Alqhoswatu Taufik selaku ketua devisi riset KRPK mengatakan pihaknya telah melakukan banyak pemantauan dan penelitian serta wawancara terhadap beberapa stakeholder terkait seperti Kepala Dinas Kesehatan Kota dan Kabupaten, Direktur RSUD Ngudi Waluyo dan Mardi Waluyo, serta perwakilan Kepala Puskesmas Kabupaten dan Kota Blitar dengan kesimpulan mempertanyakan atas industri Farmasi (IF) selaku bagian utama produsen obat.

“Kami curiga mengenai latar belakang pada bagian produsen obat yang fokus ini adalah pada BPJS. Apakah memang mereka ada motif lain misalkan untuk bisnis, ini yang yang menjadi perhatian besar kami. Sesuai hasil penelitian kami, R.K.O yang dari berbagai stakeholder sudah sesuai. Namun, fokus kami pada produsen obat.” Tuturnnya.

Koordinator KRPK Imam Nawawi menambahkan riset yang dilakukan ini merupakan hasil pemantauan KRPK dari 101 pasien yang menjadi sampel dan ada 7 pasien yang membeli obat di apotek di luar rumah sakit. Sehingga ia menegaskan kekosongan obat JKN bukanlah kesalahan dari R.K.O. Namun, ia senada dengan apa yang disampaikan dengan ketua devisi riset KRPK, pemerintah harus menindak lanjuti distributor obat tersebut.

“Kami mohon pemerintah dalam hal ini coba mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang ada, terutama memelototi kinerja BPJS selama ini, karena keterlambatan pembayaran klaim BPJS ini menyebabkan banyaknya kendala-kendala dalam hal kesehatan juga kaitannya dengan pengadaan obat. Jadi pemerintah harus mampu mengawasi instansi-instansi terkait RS, Dinas Kesehatan, dan BPJS sehingga masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang bagus.” Kata Imam Nawawi. (Ervin)

Tinggalkan Balasan