Ratusan GTT Blitar Demo Tuntut Perda Honorer

Blitar – Ratusan guru atau Guru Tidak Tetap (GTT)/PTT (Pegawai Tidak Tetap) dan Honorer Kategori 2 (K2) yang tergabung dalam forum Honorer Kategori 2 PGRI melakukan aksi bisu di Kantor Bupati Blitar, senin (29/10/2018). Aksi ini sekaligus memperingati hari sumpah pemuda 28 oktober.

Mereka menuntut untuk dikeluarkannya Perda bagi Honorer agar mendapatkan kesejahteraan. Selain itu mereka juga menunggu atas jawaban terhadap janji bupati untuk melaporkan kekurangan staf dan guru yang ada di lembaga pendidikan kabupaten Blitar.

Munthohar selaku ketua PGRI Kabupaten Blitar mengatakan aksi ini akan dilakukan selama satu minggu apabila tidak ada tanggapan dari pemerintah kabupaten Blitar dan mempertanyakan seberapa jauh dari tindak lanjut ketika aksi tanggal 26 oktober kemarin.

“Kita minta dari dewan atau dinas untuk menjembatani, kalau masih di butuhkan tolonglah diberi tanggapan, biar teman-teman sekian ribu lebih ini biar mencari pekerjaan yang lain. Di SD itu ada 6 program bimbigan belajar, tapi antara guru 2 atau 3 yang memback up kan teman-teman GTT, kalau SMP belum merasakan kekurangan , kalau SD benar-benar merasakan.” Tuturnya.

Dalam aksinya mereka membisu dengan membungkam mulut mereka dengan plester dan memasang tenda di depan kantor bupati Blitar. Rencananya mereka dalam satu minggu akan melakukan hal serupa, itu artinya mereka akan mogok mengajar.

Koordinator aksi bisu Dian Ekandari menyampaikan pihaknya sudah bolak-balik untuk mediasi ke pusat maupun daerah. Ia bersama yang lain akan angkat bicara apabila bupati dan ketua dewan menemui mereka. Sebelumnya mereka sudah menyampaikan paling cepat tanggal 5 dan paling lambat taggal 10 mereka akan ke Jakarta ke kemendikbud atau Menpan.

”Honorer disini tidak hanya sekedar K2, disini juga ada teman-teman yang belum terekrut atau Non K. harapan kami K2 juga segera di perhatikan begitu juga dengan Non K segera dibentuk semacam seperti K2.” Ungkapnya.

Sementara itu Sekretaris Daerah kabupaten Blitar Drs. Totok Subihandono, M.Si untuk menanggapi aspirasi aksi bisu tersebut, ia menyampaikan kebijakan terkait masalah sumber daya manusia ini tidak bisa membuat kebijakan sendiri, hal ini sangat tergantung kepada kebijakan pemerintah pusat. Untuk itu ia menyarankan kepada seluruh peserta aksi untuk tetap sabar menunggu keputusan.

“Kita peduli nasib teman-teman, kami dari pemkab Blitar sudah melayangkan surat kepada mendikbud juga kepada menpan serta kepada asosiasi bupati se Indonesia. kami masih menunggu waktu kapan bisa diterima disana.” Kata Drs. Totok Subihandono, M.Si. (Ervin)

Tinggalkan Balasan