PN Blitar Gelar Sidang Perdana Praperadilan Aktivis Anti Korupsi Lawan Polres Blitar

Blitar – Pengadilan Negeri Blitar menggelar sidang perdana gugatan praperadilan tersangka dugaan kasus pelanggaran UU ITE Aktivis anti korupsi Mohamad Trijanto melawan Polres Blitar, Kamis (13/12/2018).
Sidang yang yang dipimpin oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Blitar Fransiskus Wilfrirdus Mamo SH dimulai Pukul 09.30 WIB molor 30 Menit dari jadwal yang diagendakan.

Sidang perdana dengan agenda penyerahan surat kuasa dari Kapolres Blitar selaku termohon. Serta mendengarkan jawaban atau tanggapan termohon terhadap permohonan praperadilan yang diajukan pemohon melalui kuasa hukum Hendi Priono,SH.

DI dalam persidangan kuasa hukum pemohon Mohammad Trijanto menyampaikan kejanggalan penetapan klienya sebagai tersangka yang diantaranya keluarnya sprindik pada hari dan tanggal yang sama yang Laporannya dibuat oleh Kabag Hukum pemkab Blitar Serta Pelanggaran UUD ITE lazimnya penyidik melakukan proses penyelidikan terlebih dahulu.

“Kita menemukan banyak kejanggalan terkait proses penyelidikan, banyak fakta yang ganjil dalam penyampaian jawaban termohon terkait penyelidikan,nant akan i kita ketahuii dalam sidang berikutnya. “ungkap Henti Priono.

Menurut Hendi Priono, PNS tidak memiliki kapasitas untuk menjadi kuasa dalam perkara pidana. Hal itu diatur dalam undang-undang advokad. PNS hanya bisa mewakili instansi dalam perkara perdata dan tata usaha.” Seharusnya yang melaporkan perkara ini bupati secara langsung atau kuasa hukum profesional yang telah ditunjuk bukannya kalah hukum ,” ujar Hendi Priono kuasa hukum Mohammad Trijanto Kepada media.

Sementara Kasubag Humas Polres Blitar Iptu M Burhanudin mengatakan, dalam penanganan kasus yang menjerat Mohammad Trijanto pihaknya sudah menjalankan sesuai prosedur. Baik secara KUHAP maupun peraturan Kapolri.
“Dalam penanganan kasus ini kami sudah mengikuti prosedur yang ditentukan baik menurut KUHAP dan peraturan Kapolri.” Katanya.

Kasus yang menjerat aktivis anti korupsi Mohamad Trijanto bermula dari unggahan medsos foto sampul surat panggilan terhadap Bupati Blitar Rijanto yang diduga dari KPK dan sejumlah pejabat Pemkab Blitar. Namun setelah dikonfirmasi ke KPK menyebut surat tersebut palsu dan KPK juga menegaskan, tidak pernah mengirimkan surat panggilan kepada Bupati maupun pejabat lainya di Pemkab Blitar.

Dalam kasus ini , polisi menjerat Mohamad Trijanto dengan menerapkan Pasal 14 ayat 1 atau ayat 2, atau pasal 15 UU no 1 th 1946 tentang peraturan hukum pidana. Atau pasal 45 ayat 3 jo pasal 27 ayat 3 UU no 19 th 2016 tentang perubahan atas UU no 11 th 2008 tentang ITE, dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara.

Sidang Perdana Praperadilan aktivis anti korupsi Mohamad Trijanto mendapat dukungan puluhan aktivis anti korupsi Blitar dan sidang akan kembali digelar senin depan dengan agenda pemeriksaan serta mendengarkan saksi ahli. (Moch. Asrofi)

Tinggalkan Balasan