Pihak Kades Mediasikan Soal Laporkan Dugaan Penyelewengan Uang PKH

Nganjuk – Pasca adanya warga di Nganjuk yang melaporkan dugaan penyelewengan dana PKH, pihak desa melakukan mediasi antara pelapor dengan pihak terkait. Mediasi dilakukan di kantor desa dengan menghadirkan sejumlah pihak, diantaranya pelapor, pendamping PKH, koordinator kelompok PKH dan sejumlah yang terkait.

Menurut Imam Rosyadi, koordinator pendamping PKH Kecamatan Pace, bahwa Tamin sebagai pengurus pengganti dari Jami, orangtua Tamin. Sehingga Tamin bukan penerima PKH, namun yang menerima dalah Jami sejak tahun 2017 lalu.

Karena Jami sudah tua, maka untuk memudahkan adminsitrasi PKH, maka kartu dan buku rekening PKH diatasnamakan Tamin anak dari ibu Jami.

“Sejak tahun 2017 di rekening koran Tamin ada penarikan, namun ia mengaku tak mengetahui siapa yang menarik dan yang sudah mengambil uang PKH di bank, hingga akhir tahun 2019 dengan total kumulatif sekitar Rp 4,9 juta,” jelas Imam Rosyadi.

Sejak tahun 2019 ibu Jami meninggal dunia, maka hak PKH ibu Jami secara otomatis putus dan Tamin belum masuk dalam kategori penerima PKH karena Tamin belum berumur 70 tahun dan disabilitas ringan. “Sehingga tahun 2020 ini Tamin tidak dapat PKH,” imbuhnya.

Sementara menurut Jumroatin selaku pelapor, ia hanya berniat menolong Tamin yang memiliki buku rekening PKH dan kartu ATM atas namanya, namun ia mengaku  tidak menerima uang bantuan PKH. Sehingga ia berniat membantu persoalan Tamin terkait PKH, hingga akhirnya di mediasi oleh pihak desa.

Dari hasi mediasi itu, pihak kades memutuskan bahwa persolan tersebut hanya salah paham saja, dan diputuskan bahwa uang PKH itu sudah diterima oleh Tamin sesuai pengakuan tamin saat mediasi. Tamin belum masuk sebagai penerima PKH sejak ibunya meninggal dunia dan hanya dapat bantuan beras sembako BPNT dan kartu KIS saja. (Sar/p7)

Tinggalkan Balasan