Mal Pelayanan Publik Upaya Meningkatkan dan Mudahkan Masyarakat Dalam Pelayanan

Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat (tengah) Didampingi Forkopimda Meresmikan MPP

Nganjuk – Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Nganjuk, yang diresmikan Bupati Nganjuk, Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Novi Rahman Hidayat, Selasa (30/04) menghadirkan 34 jenis layanan. Layanan tersebut termasuk salah satu Inovasi Pemkab Nganjuk untuk mewujudkan Good Governance.

Gedung baru dijalan brantas kelurahan warungngotok inilah yg menjadi tempat pusat layanan publik yg terintegritasi.gedung baru yg diberi nama MPP NYAWIJI dibangun sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat cepat,tepat dan tidak berbelit.

Mal Pelayanan Publik dikabupaten Nganjuk ini merupakan mal pelayanan publik pertama di karesidenan kediri.yg diresmikan langsung Bupati Nganjuk novi rahman hidayat pada tangal 30 april 2019

Mal Pelayanan publik ini langsung dapat di nikmati, seluruh warga nganjuk setelah, diresmikan hari ini bahkan sekarang, untuk membayar pajak kendaraan, membuat e – ktp, kartu keluarga, pembayaran pajak, pengurusan siup, TDP, SKCK hingga pengurusan Sertifikat tanah, ijin UMKM, pembayaran bank Jatim, BRI, semua bisa dilakukan satu hari selesai dan satu tempat.

Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat mengatakan, terbangunnya MPP ini terinspirasi dari program Nawacita Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla. MPP merupakan pengintegrasian berbagai layanan dasar ke dalam satu gedung, yang sebelumnya terpisah sehingga kurang efektif dan tidak efisien. 

MPP memberi kemudahan berusaha dan mengubah pola pikir untuk memberikan pelayanan publik di tengah perubahan jaman.

Menurutnya melalui MPP, dapat mengubah pola pikir dari yang sebelumnya ego sektoral menjadi kerjasama dan terintegrasi. Selain itu MPP dapat memberi dampak pada tumbuhnya ekonomi serta menarik investor untuk berinvestasi di Kabupaten Nganjuk.

Bupati Novi menjelaskan, Sedikitnya terdapat 34 pelayanan bagi masyarakat di Mall Pelayanan Publik. Pelayanan tersebut diantaranya, pelayanan pertanahan, perizinan usaha, catatan sipil, kesehatan, dan keagamaan. Semuanya akan dilayani dalam satu kompleks perkantoran

Mall Pelayanan Publik ini tidak hanya akan memangkas birokrasi yang berbelit-belit tapi juga bisa meminimalisasi terjadinya pelayanan publik yang koruptif. Selain itu, juga untuk mengurangi biaya tinggi bagi masyarakat yang mengurus perizinan dan surat menyurat. (Amin)

Tinggalkan Balasan