GTT PTT Tulungagung Layangkan 3 Tuntutan Saat Hearing Bersama Dewan

Tulungagung, Jtvmataraman.com, Puluhan GTT dan PTT di Tulungagung melayangkan tiga tuntutan dalam hearing yang dilakukan oleh Komisi A DPRD Tulungagung, (1/12). Tiga tuntutan diantaranya adalah menaikan kuota P3K, menaikan intensif guru honorer dan memperbanyak formasi penerimaan.

Koordinator GTT Tulungagung, Setiyo Marhudi mengatakan, hearing kali ini merupakan kelanjutan dari pertemuan sebelumnya. Pada intinya ada tiga permasalahan yang diangkat dalam hearing kali ini untuk mensejahterakan GTT dan PTT di Tulungagung.

“Kami mengusulkan penambahan kuota P3K, peningkatan itensif dan penambahan formasi,” tuturnya.

Dia mencontohkan, seleksi P3K yang telah dilakukan banyak terjadi permasalahan, sehingga honorer menjadi korban dalam proses seleksi yang berdampak pada terpetak-petaknya GTT dan PTT di Tulungagung.

“Bahkan banyak sekali yang tidak mendapatkan formasi seperti guru bahasa inggris, IPS dan sebagainya,” ujarnya.

Untuk tahun ini usulan P3K hanya 600 GTT PTT dan dirasa masih kurang sekali. Maka dari itu di tahun depan pihaknya mengusulkan 3.500 GTT PTT, karena jumlah GTT PTT di Tulungagung mencapai 3 ribu lebih.

Selain itu, terkait intensif pihaknya berharap bisa mencapai UMR, seperti yang tertera dalam UU Ciptaker.

“Saat ini untuk GTT SD masih mendapatkan Rp 350 ribu dan SMP masih mendapatkan Rp 400 ribu. Harapakan kami GTT dan PTT bisa mendapatkan sesuai UMR,” ungkapnya.

Sementara itu, Plt Kepala Dispendikpora Kabupaten Tulungagung, Rahardian Puspita Bintara menjelaskan, jadi terkait dengan usulan kuota P3K akan dilakukan penghitungan kembali, sehingga bisa sesuai dengan usulan yang diharapkan yakni 3.500 GTT PTT. Terkait P3K ini memang kebijakan langsung dari pusat, daerah hanya memfasilitasi saja. Sedangkan untuk penambahan formasi dan intensif juga akan dihitung kembali, karena perlu analisi jabatan serta keungan daerah.

“Nanti ketika menjadi usulan bersama, akan ditindak lanjuti dengan mendatangi kementerian,” jelasnya.

Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tulungagung, Kamsiah melanjutkan, pihaknya akan bersurat terlebih dahulu kepada Kemenpan, apakah masih bisa mengusulkan kuota P3K. Selain itu, sebelum melakukan usulan juga harus dilakukan analisa.

“Kenapa Tulungagung tidak bisa mengusulkan 3.500 seperti kabupaten tetangga, kami harus pastikan bagaimana kondisi di lapangan. Betulkan 3.500 itu semua mendapatkan jam mengajar, jangan ada guru yang tidak dapat jam mengajar,” tambahnya.

Bahkan beberapa kabupaten masih bingung untuk membayar mereka. Maka dari itu perlu analisa kekutan keuangan Pemkab Tulungagung, jika melakukan tambahan usulan kuota P3K.

“Untuk usulan P3K masih belum tau, karena juga harus melihat formasi. Sedangkan untuk anggarsn di Pemkab yang tau adalah BPKAD,” ucapnya.

Dilokasi yang sama, Ketua Komisi A DPRD Tulungagung, Gunawan mengungkapkan bahwa dalam hearing ini perwakilan SD dan SMP mempertanyakan kaitanya dengan formasi dan kuota P3K serta besaran intensif, kenapa tidak bisa sama dengan kabupaten tetangga.

“Kami sebagai Komisi A juga mempertanyakan hal yang sama kepada dinas terkait, kenapa tidak bisa sama dengan kabupaten lain,” katanya.

Hearing ini memang belum mendapatkan hasil final, maka Gunawan akan menjadwalkan kembali pertemuan dengan BPKAD, BKPSDM, Dispendikpora membahas usulan dari GTT PTT di Tulungagung.

“Ini belum selesai. Secepatnha kami akan panggil mereka untuk membahas formasi dengan kaitanya anggaran di Pemkab Tulungagung. Sebelum akhir tahun pertemua ini harus terselenggara,” pungkasnya. (ham)