Dispendikpora Tulungagung: Kami Akan Telusuri Dulu Surat Pengajuan Marger SDN 2 Plandaan

Tulungagung, Jtvmataraman.com, Jelang akhir 2021, keputusan marger SDN 2 Plandaan tak kunjung jelas. Bahkan Dispendikpora Tulungagung masih akan mencari surat pengajuan marger tersebut, yang telah dilayangkan sejak Januari 2021 lalu.

Hal ini membuat Pemerintah Desa Plandaan, Kecamatan Kedungwaru mempercepat pembangunan wisata desa di halaman sekolah, karena diburu oleh target serapan anggaran.

Plt Kepala Dispendikpora Tulungagung, Rahardian Puspita Bintara mengungkapkan bahwa mengenai bahwa pihaknya belum bisa berkomentar banyak terkait pembangunan wisata desa di halaman SDN 2 Plandaan, yang masuk dalam tanah kas desa.

“Kami akan koordinasikan, karena perlu koordinasi secara intens terkait pelaksanaan itu, agar ketemu jalan keluar yang terbaik,” ungkapnya.

Disinggung soal pengajuan surat marger yang dilayangkan sejak awal tahun, Pipit -sapaan akrabnya menjelaskan, akan menelusuri dahulu surat pengajuan marger tersebut. Pasalnya, pihaknya baru menjabat dipertengahan tahun.

“Coba saya akan telusuri dulu. Kebetulan saya menjabat dipertengahan, jadi saya akan menelusuri surat pengajuan marger dari desa,” jelasnya.

Sementara itu, Kades Plandaan, Fauzi Surahmat mengatakan bahwa surat pengajuan marger sudah dilayangkan sejak Januari 2021. Hal itu merupakan tindak lanjut dari musyawarah desa (musdes) yang dilakukan pada akhir 2020 lalu. Dimana masyarakat meminta untuk SDN 2 Plandaan dijadikan satu dengan SDN 1 Plandaan.

“Sampai Desember 2021 ini, belum ada pemberitahuan mengenai tindak lanjut pengajuan marger. Sedangkan kami sudah didesak oleh masyarakat,” ujarnya.

Camat Kedungwaru, Hari Prastijo menambahkan, ketika SDN 2 Plandaan dimarger dengan SDN 1 Plandaan akan ada dua keuntungan. Pertama, efisien dalam penggunaan anggaran. Kedua, efektif dalam peningkatan pendidikan.

“Terkait marger kami akan dorong terus, agar proses marger bisa berjalan dengan cepat,” tambahnya.

Terkait dengan bangunan SDN 2 Plandaan, pihaknya sudah menanyakan kepada pihak aset daerah. Dimana bangunan sekolah tersebut belum terdaftar sebagai aset Pemkab Tulungagung.

“Sampai saat ini bangunan itu belum ada sertifikatnya. Dan kami tau diri bahwa bangunan itu bukan desa yang membangun. Maka dari itu saya wanti-wanti kepada desa, jangan menyenggol bangunan itu, karena bukan milik desa,” pungkasnya. (ham)