Desak Terbitkan Perbub PTSL, ratusan kepala desa Blitar mengadu ke DPRD

Blitar – Hearing antara ratusan Kepala Desa Se Kabupaten Blitar bersama anggota dewan komisi 1serta Kepala Tata Pemerintahan Kabupaten Blitar dan juga pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Dalam hearing, kepala desa mengeluhkan belum adanya Peraturan Daerah atau Perbup terkait rogram Pendaftaran Tanah Sistemaris Lengkap (PTSL). Hearing ini dilakukan pasca terjadinya aksi ratusan warga desa jiwut kecamatan nglegok kabupaten Blitar yang menggeruduk kantor desa, karena kepala desa enggan menandatangani sertifikat tanah pada program PTSL rabu (3/5/2018).

Koordinator kepala desa Nur Khamim mengatakan kepala desa saat ini enggan melakukan program PTSL karena Bupati saat ini belum mengeluarkan Peraturan Daerah.

“Perbup sangat diperlukan oleh para kepala desa, sebagai payung hukumnya.” Jelasnya seusai hearing.

Sementara komisi  I DPRD Kabupaten Blitar Panoto mengatakan, pihaknya mendukung segera diterbitkannya Perbup.

“Karena ada bebera klausul dari surat keputusan bersama 3 menteri,  bahwa salah satunya mendagri memerintahkan Bupati dan Walikota apabila ada pembiayaan dari masyarakat harus dibuatkan Perbup atau Perwali,” jelasnya.

Pihak dewan juga akan mendesak kepada Bupati, untuk segera membahas pembuatan Perbup tersebut. Mengingat program PTSL dinilai rawan terjadi polemik di masyarakat. (Moch.Asrofi)

Tinggalkan Balasan