Aksi Puluhan Massa Di Blitar, Tolak Kriminalisasi Aktivis Anti Korupsi

Blitar – Puluhan massa pendukung aktivis anti-korupsi Mohamad Triyanto turun ke jalan. Mereka menggelar aksi di perempatan Lovi Kota Blitar, senin (17/12/2018). Aksi ini digelar sebagai respons ditetapkanya Mohamad Triyanto oleh polres Blitar karena diduga menyebarkan berita bohong (Hoax) surat panggilan KPK yang ditujukan kepada bupati Blitar melalui unggahan medsos.Massa menilai jika penetapan Mohammad Trijanto sebagai tersangka itu adalah usaha untuk membungkam mulut aktivis yang selama ini getol dalam mengkritisi kebijakan yang yang dibaut pemerintah daerah.Dalam aksinya massa juga menolak segala bentuk kriminalisasi kepada aktivis anti-korupsi dan menuntut aparat penegak hukum bekerja secara profesional serta mendesak aparat penegak hukum membongkar dugaan konspirasi di balik terbitnya surat palsu KPK.”Aparat harus bekerja secara profesional sesuai hukum yang ada. Jangan sampai terkena intervensi, diatur, dan dibayar oleh siapapun. Kami yakin di balik ini ada aktor – aktor intelektual yang sejak awal mendesain seakan-akan kegaduhan ini dibuat oleh ketua kami Mohamad Triyanto yang saat ini dilaporkan ke polisi,” Ucap Rudi Handoko Koordinator aksi. Dalam aksi tersebut puluhan warga menuliskan di kain besar bertagar Save Aktivis Anti KorupsiKoordinator aksi, Rudi Handoko mengatakan jika sebelumnya Mohammad Trijanto pada 5 Oktober 2018 melaporkan kasus dugaan korupsi ke BPK RI atas proyek Jaring Aspirasi Masyarakat (Jasmas) di Kabupaten Blitar yang diperjualbelikan.Selanjutnya, selang beberapa hari kemudian mendapat informasi ada kabar adanya panggilan KPK ke Bupati Blitar. Demikian itu, sontak membuat penasaran apakah itu hasil kerja melapor ke BPK dan KPK selama ini. Dengan menggunggah status di laman pribadi menanyakan jika surat tersebut asli atau palsu.“Mas Tri dapat kabar Bupati dipanggil KPK 15 Oktober, maka spontan saja membuat status menanyakan apakah informasi ini benar atau hoax. Setelah diketahui hoax malah dibully dan dilaporkan oleh Kabag Hukum Pemkab Blitar ke polisi,” ujar Rudi Handoko.Rudi Handoko mempertanyakan “Mengapa Mohammad Triyanto ditetapkan sebagai tersangka pencemaran nama baik, sedangkan kedua pemberi informasi bohong yaitu YG dan RP tidak tersentuh hukum sama sekali? Harusnya YG dan RP turut diadili oleh aparat penegak hukum.” Protes Rudi Handoko ,koordinator aksi.Lanjut Rudi , menurutnya di UU ITE terdapat pasal karet yang dimanfaatkan untuk membungkam aktivis dengan dalih pencemaran nama baik. Dan pasal di UU ITE ini perlu direvisi karena berseberangan dengan semangat Presiden Jokowi dalam mengikutsertakan masyarakat dalam pemberantasan korupsi.“Bukankah presiden mengeluarkan PP No 43 tahun 2018 tentang peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan atas pemberantasan korupsi.” Ujarnya.Aksi unjuk rasa itu diakhiri dengan penandatangan di sebuah spanduk dukungan pembebasan Mohammad Trijanto dari jeratan status tersangka kasus ITE. Dengan mengajak warga yang melewati Simpang Empat Lovi untuk membubuhkan dukungan itu.Sebagaimana diketahui, kasus dugaan pencemaran nama baik yang menjerat Mohamad Triyanto bermula dari unggahan di media sosial facebook pribadi Mohamad Triyanto, namun belakangan ini diketahui jika surat tersebut palsu setelah KPK membantah mengeluarkan surat terhadap bupati Blitar.Kemudian Bupati Blitar melalui kuasa hukumnya melaporkan Triyanto ke Polres Blitar atas dugaan penyebaran berita hoax dan akhirnya Mohamad Triyanto ditetapkan sebagai tersangka oleh polres Blitar.Atas penetapan tersebut Mohamad Triyanto melalui kuasa hukumnya Mohamad Sholeh mengajukan Praperadilan karena dianggap penetapan tersangka terhadap Mohamaad Triyanto tidak prosedural atau cacat hukum. Sidang praperadilan ini sudah berjalan dua kali dengan agenda sidang kedua mendengarkan pendapat saksi ahli. (Ervin)

Tinggalkan Balasan