Pelantikan Pejabat Dilingkup Pemkab Nganjuk Dinilai Cacat Hukum

Nganjuk – Pelantikan pejabat di lingkup Pemerintah kabupaten Nganjuk yang dilakukan Plt Bupati Nganjuk Abdul Wahid Badrus menimbulkan masalah. Pelantikan terebut terkesan di paksakan, sebab dilakukan selang tiga hari masa habis jabatan Plt Bupati.

“Pelantikan Sekda Nganjuk Agus Subagyo, dinilai cacat hukum karena tidak mendapatkan rekomendasi dari Gubernur Jawa Timur” jelas Wahyu Djatmiko pengamat hukum dari dari Universitas Semarang.

Dismaping itu, umur dari Sekda tidak mencukupi serta belum mengikuti pelatihan kepemimpinan yang kedua bagi pejabat eselon dua, serta tidak pernah menjabat sebagai Kepala Dinas selam dua kali jabatan.

Dari tiga calon sekda, yang daajukan ke Gubernur Jatim semua tidak mendapat rekom, namun Pemerintah Nganjuk tetap memabawa satu nama calon Sekda untuk dimintakan dipaksakan mendapat rekomendasi dari Kemendagri.

“Meski tak memenuhi syarat sebagai Sekda, namun tetap dilantik sehingga hal itu menyisakan pernyataan besar dan terindikasi adanya keterpihakan dan kepentingan”, tambah Wahyu Djatmiko.

Kabag Humas Pemkab Nganjuk Agus Iryanto pelantikan dilakukan sudah prosedural, dengan meminta persetujuan Gubernur dan Kemendagri.
Bila nanti ditemukan adanya cacat hukum dalam pelantikan tersebut, diharpkan ada anulir atau penggagalan dalam pelantikan tersebut, dan dikembalikan pada posisi semuala. (Syarwani)

Tinggalkan Balasan